PEKANBARU-Ratusan mahasiswa berbagai kampus di Pekanbaru berunjuk rasa di Gedung DPRD Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Rabu, 13 Mei 2026. Mereka menuntut kesejahteraan guru, buruh, hingga transparansi anggaran daerah.
Mahasiswa datang memakai almamater kampus masing-masing. Terlihat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau(UMRI), Universitas Abdurrab(UNIVRAB), Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI), Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP), Institut Agama Islam Diniyah(IAID), Universitas Awal Bros(UAB), Institut Kesehatan Payung Negeri(IKESPN), Institut Kesehatan Teknologi Al-insyirah(IKTA), STIE RIAU, STAI AL-AZHAR Pekanbaru, IAI Lukman Edy, STP Riau. Massa aksi berdiri bergantian menyampaikan orasi sambil membawa spanduk tuntutan terkait pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Aliansi mahasiswa tersebut menamai gerakan mereka dengan sebutan G-M13 Mei Melawan dalam aksi demonstrasi besar kali ini. Aksi berlangsung cukup panas karena mahasiswa merasa pemerintah daerah belum serius menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat bawah. Sorotan paling keras datang dari isu kesejahteraan guru honorer di kawasan Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir.
Koordinator utama aksi, Rayhan Divaio, menyebut masih ada guru menerima gaji hanya Rp150 ribu setiap bulan bekerja. Angka tersebut dinilai sangat memprihatinkan karena guru memiliki peran penting dalam membentuk masa depan generasi muda Indonesia. “Masih ada guru di Riau bergaji Rp150 ribu sebulan. Ini sangat miris,” ujar Rayhan Divaio saat berorasi.
Mahasiswa menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan cita-cita besar menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan jika kesejahteraan tenaga pengajar masih memprihatinkan sampai sekarang. Menurut mahasiswa, guru tidak mungkin bekerja maksimal saat kebutuhan hidup sehari-hari masih sulit terpenuhi layak.
Selain kesejahteraan guru, massa aksi juga menyoroti nasib buruh di kawasan Riau yang masih jauh dari kata sejahtera sekarang. Banyak mahasiswa mengaku berasal dari keluarga buruh sehingga merasakan langsung tekanan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kecil. “Tidak layak upah orang tua kami sebagai buruh, jangan sengsarakan rakyat,” kata Rayhan Divaio lantang.
Suasana di depan Gedung DPRD Riau beberapa kali memanas saat mahasiswa mulai menyinggung persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai pelaksanaan SPPG masih amburadul dan belum sepenuhnya menghadirkan makanan bergizi layak bagi anak-anak sekolah. Mahasiswa meminta pemerintah segera menindak pengelola program yang tidak serius menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia.
“Masih banyak makanan yang tidak layak diberikan kepada anak-anak dalam program tersebut,” ujar Rayhan Divaio saat berorasi panjang. Sorakan mahasiswa lain langsung menggema sambil mengangkat poster kritik terkait kualitas makanan penerima program nasional tersebut. Massa aksi juga meminta pengawasan ketat agar anggaran program besar tidak berubah menjadi ladang permainan oknum tertentu.
Koordinator Aksi Kukuh Elhakim menyebut aksi tersebut menjadi suara keresahan masyarakat bawah. Menurut El, mahasiswa hadir bukan sekadar membuat keributan di jalanan atau mencari perhatian di media sosial semata. “Aksi ini merupakan bentuk keresahan masyarakat dan pemerintah harus bekerja lebih optimal,” ujar Kukuh Elhakim.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa dua belas tuntutan besar menuju DPRD Provinsi Riau pada Rabu siang kemarin. Tuntutan pertama meminta percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dengan sistem kerja yang lebih adil serta transparan. Massa juga meminta keterbukaan data seluruh guru honorer agar tidak muncul permainan administrasi di belakang meja.
Mahasiswa selanjutnya mendesak pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan terutama di kawasan desa tertinggal, terdepan, dan terluar Provinsi Riau. Mereka menilai akses pendidikan daerah pelosok masih sangat tertinggal dibanding fasilitas pendidikan kawasan perkotaan selama bertahun-tahun berjalan. Infrastruktur sekolah rusak dan keterbatasan akses belajar masih menjadi masalah serius di daerah pinggiran Provinsi Riau.
Aliansi mahasiswa juga meminta DPRD Riau mengawal transparansi program beasiswa Pemerintah Provinsi Riau kepada mahasiswa daerah. Mereka menyoroti dugaan ketidakjelasan proses penyaluran beasiswa sehingga memunculkan keresahan mahasiswa penerima bantuan pendidikan selama ini. Selain itu, mahasiswa menolak rencana penghapusan dua puluh program studi perguruan tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Isu kesehatan turut menjadi sorotan mahasiswa dalam aksi panjang di depan gedung DPRD Provinsi Riau sepanjang siang hingga sore. Mereka meminta pemerataan infrastruktur rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota agar pelayanan kesehatan lebih merata bagi masyarakat. Mahasiswa juga mendesak Dinas Kesehatan untuk membuka data stunting terbaru sesuai target penurunan pada tahun 2025.
Sorotan lain muncul terkait transparansi hibah dana vertikal mencapai Rp113 miliar dalam beberapa proyek pembangunan daerah saat ini. Mahasiswa meminta rincian penggunaan anggaran pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara, rumah sakit tentara, hingga rumah dinas Kejati. Mereka bahkan menolak anggaran Rp9,8 miliar untuk pembangunan rumah dinas Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau.
.jpeg)
Menurut massa aksi, anggaran pembangunan rumah dinas lebih baik dialihkan menuju sektor pendidikan masyarakat di kawasan Provinsi Riau. Mahasiswa menilai sarana pendidikan, kesejahteraan guru, serta fasilitas sekolah jauh lebih mendesak dibandingkan dengan pembangunan rumah dinas pejabat. Tuntutan tersebut langsung disambut sorakan panjang dari mahasiswa di depan gerbang utama Gedung DPRD Riau siang tadi.
Isu ketenagakerjaan juga menggelegar dalam demonstrasi tersebut, terutama terkait sistem outsourcing perusahaan kawasan Provinsi Riau sekarang ini. Mahasiswa meminta DPRD Riau menyampaikan aspirasi penghapusan outsourcing menuju pemerintah pusat sesegera mungkin demi perlindungan buruh. Mereka juga mendesak pengawasan ketat terhadap standar keselamatan kerja di seluruh perusahaan dan proyek industri di kawasan Riau.
Aliansi mahasiswa bahkan meminta DPRD membuka ruang diskusi publik untuk mempertemukan perusahaan dengan massa aksi terkait ketenagakerjaan. Tujuannya agar persoalan buruh tidak terus berputar tanpa solusi nyata bagi masyarakat pekerja di daerah industri tersebut. Mahasiswa menganggap dialog terbuka penting demi mengurangi ketimpangan hubungan pekerja dengan perusahaan besar di kawasan Riau.
Tidak hanya pendidikan dan buruh, mahasiswa juga menyinggung sektor pariwisata Riau yang belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah sekarang ini. Mereka menilai kekayaan budaya serta destinasi wisata lokal belum benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata. Padahal sektor pariwisata dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi generasi muda daerah.
Aksi massa sempat ditemui anggota DPRD Riau, Abdullah, serta Andi Darma Taufik saat situasi mulai semakin panas. Namun, mahasiswa menolak berdialog panjang dan meminta Ketua DPRD Riau Kaderismanto turun langsung menemui massa aksi siang itu. Orasi terus bergema di depan pagar gedung sementara ratusan aparat kepolisian berjaga mengawasi jalannya demonstrasi mahasiswa.
Polisi tampak bersiaga membentuk barikade di depan Gedung DPRD Riau demi mengantisipasi kemungkinan kericuhan massa demonstrasi siang hari. Meski aksi berlangsung panas, penuh sorakan keras, situasi umum masih berjalan tertib sampai menjelang sore hari kemarin. Mahasiswa berjanji terus mengawal tuntutan mereka sampai pemerintah daerah benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Riau.