PEKANBARU, beritaaksiterkini.com - Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Senapelan, Senin (2/3/2026).
Menurut Markarius, dirinya bersama Wali Kota secara bergantian menghadiri Musrenbang di seluruh kecamatan agar seluruh wilayah tetap terjangkau dan aspirasi warga dapat didengar langsung.
“Saya dan wali kota secara bergantian menghadiri Musrenbang agar seluruh wilayah tetap terjangkau,” ujarnya.
Ia menegaskan, forum Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menangkap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui forum ini, pemerintah dapat menilai tingkat urgensi usulan warga, apakah masuk prioritas, dapat ditunda, atau belum memungkinkan direalisasikan.
“Kami ingin melihat dan mendengar langsung aspirasi warga. Dari cara penyampaian hingga penekanan suara, biasanya tergambar tingkat urgensinya. Itu menjadi bahan pertimbangan dalam merangkum prioritas pembangunan,” jelasnya.
Markarius menilai pembangunan tidak boleh hanya bersumber dari perencanaan teknokratis yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perencanaan harus berbasis aspirasi warga agar tepat sasaran.
Ia mengakui Musrenbang selama ini rutin dilaksanakan setiap tahun, namun belum sepenuhnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program. Karena itu, Pemko berupaya memperkuat pola komunikasi langsung dengan masyarakat, termasuk turun ke lapangan menindaklanjuti pengaduan dari warga, RT, RW, hingga tokoh masyarakat.
Selain itu, Pemko juga menyiapkan alokasi khusus untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat.
Alokasi Anggaran Senapelan
Dalam Musrenbang tersebut, terungkap bahwa Kecamatan Senapelan tahun ini memperoleh pagu anggaran sekitar Rp10,8 miliar hingga Rp10,9 miliar. Sementara tambahan pagu dari organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai lebih dari Rp21 miliar, yang tersebar di sejumlah dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Markarius juga meluruskan pemahaman terkait program “Rp100 juta per RW” yang menjadi bagian dari janji kampanye. Ia menegaskan dana tersebut bukan diberikan secara tunai, melainkan dialokasikan untuk mendukung program prioritas di masing-masing RW.
“Angka Rp100 juta itu gambaran pemerataan. Setiap RW dapat memilih program yang paling mendesak. Jika membutuhkan anggaran lebih besar, tentu akan disesuaikan agar persoalan di wilayah tersebut benar-benar tuntas,” terangnya.
Penanganan Stunting Jadi Prioritas
Selain pembangunan fisik dan sosial, Musrenbang juga membahas penanganan stunting. Berdasarkan data Pemko, di Kecamatan Senapelan terdapat 23 anak yang mengalami stunting dari total 528 kasus di Pekanbaru.
Markarius berharap isu stunting menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan, khususnya di bidang sosial dan kesehatan. Program intervensi gizi yang telah berjalan sejak tahun lalu akan terus dilanjutkan hingga kasus stunting dapat ditekan secara signifikan.
“Kami ingin persoalan stunting ini benar-benar selesai. Jika belum tuntas, program intervensi gizi akan terus dilanjutkan hingga anak-anak kita mendapatkan penanganan yang optimal,” pungkasnya.