Jakarta, beritaaksiterkini.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan militer yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026). Serangan tersebut dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersama keluarganya.
Menurut JK, operasi militer itu terjadi di tengah proses perundingan nuklir antara Iran dan AS yang belum mencapai kesepakatan. Ia menilai langkah tersebut tidak etis dalam konteks diplomasi internasional.
“Dari segi etik, kalau sedang berunding jangan serang kan? Ini memang keadaan yang bagi kita semua sangat memprihatinkan,” ujar JK di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).
JK juga menyinggung rekam jejak kebijakan luar negeri AS terhadap sejumlah negara. Ia menyebut pola intervensi yang terjadi di berbagai kawasan, seperti Afghanistan, Irak, dan Suriah, sebagai bagian dari dinamika geopolitik global yang kerap berujung konflik berkepanjangan.
Dinamika Politik Iran
JK menilai situasi internal Iran memang tengah bergejolak sebelum serangan terjadi. Ia menggambarkan adanya tiga kelompok besar dalam dinamika politik Iran: kelompok pemerintah yang mempertahankan sistem Republik Islam pasca-Revolusi 1979, kelompok reformis yang mendorong perubahan, serta kelompok yang menginginkan kembalinya monarki Dinasti Pahlavi.
“Namun demikian dengan membunuh Pemimpin Ali Khamenei itu juga suatu hal yang sangat kita sayangkan dan kita bersedih dan berduka karena hal tersebut,” kata JK.
Menurutnya, kompleksitas politik domestik Iran membuat respons terhadap serangan tidak seragam. Ada pihak yang merasa diuntungkan oleh melemahnya pemerintahan, namun ada pula yang berupaya menjaga stabilitas nasional.
Dampak bagi Indonesia
Meski Indonesia secara geografis jauh dari kawasan konflik, JK mengingatkan potensi dampak ekonomi yang signifikan. Ia menyoroti kemungkinan kenaikan harga minyak, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor energi dari kawasan Timur Tengah.
“Jadi ekonomi kita akan terkena di situ. Jadi hati-hati akan sulitnya bahan bakar dalam waktu mungkin sebulan. Mungkin kita ada persediaan rata-rata tiga minggu,” ungkapnya.
Selain sektor energi, JK juga menyinggung potensi gangguan mobilitas warga negara Indonesia di kawasan tersebut, termasuk jemaah umrah, jika situasi semakin memburuk.
Ragukan Peran Mediasi
Terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator, JK mengapresiasi niat tersebut namun meragukan efektivitasnya. Ia menilai konflik melibatkan kekuatan besar dunia sehingga proses mediasi tidak mudah dilakukan.
“Ya, niat rencana itu baik saja, tetapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan penyesalan atas gagalnya perundingan nuklir Iran-AS di Jenewa, Swiss, serta menyerukan semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog.
Indonesia menegaskan komitmennya pada politik luar negeri bebas aktif dengan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, serta mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.