PEKANBARU- beritaaksiterkini.com -, 20 februari 2026 – Himpunan Mahasiswa Riau Sejahtera (HMRS) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap tegas terhadap aktivitas operasional PT. Tasma Puja di Desa Kepayang Sari, Kec. Batang Cenaku, Kabupaten Inhu. Berdasarkan temuan investigasi lapangan, HMRS mengendus adanya praktik mafia lahan dan kerugian negara yang fantastis.
Dosa Ekologis dan Finansial
Hasil investigasi HMRS mengungkap dua poin krusial yang mencederai keadilan bagi rakyat Riau:
1. Pendudukan Lahan Ilegal: PT. Tasma Puja diduga kuat telah melakukan perambahan dan pembangunan kebun kelapa sawit serta Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di atas lahan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) secara ilegal.
2. Kerugian Negara: Tidak hanya merusak ekosistem, perusahaan ini juga diduga melakukan penggelapan pajak dengan nilai mencapai kurang lebih Rp 1.556.400.000,00
Landasan Pergerakan
Ketua HMRS melalui bidang investigasi menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:
* Pasal 60 ayat (2): Menegaskan peran serta masyarakat dalam pengawasan kehutanan.
* Pasal 69 ayat (1): Mewajibkan masyarakat untuk ikut menjaga kawasan hutan dari kerusakan.
Seruan Aksi Besar-Besaran
"Kami tidak akan tinggal diam melihat kekayaan alam Riau dirampok dan aturan hukum diinjak-injak oleh kepentingan korporasi," tegas angga perwakilan HMRS. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan fungsi kontrol sosial mahasiswa, HMRS menyatakan akan:
1. Menggelar Aksi Unjuk Rasa Besar-besaran dalam waktu dekat untuk menuntut penghentian operasional PT. Tasma Puja di lahan ilegal.
2. Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan penggelapan pajak yang merugikan daerah.
3. Meminta Pemerintah Daerah mencabut izin operasional perusahaan yang terbukti melanggar tata ruang kehutanan.
HMRS mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat Riau untuk merapatkan barisan. Tanah Riau bukan milik korporasi, tapi milik anak cucu kita.