MATARAM- beritaaksiterkini.com -, (15-NOV-2025), Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI), sebuah kekuatan politik baru yang mengusung semangat gotong royong dan kebersamaan, resmi mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan secara langsung dilakukan oleh Presiden PADI, Mayjend Purnawirawan TNI Burlian Sjafei, kepada Ahsan Zainul Maikun Ahmad yang kini resmi menjabat sebagai Ketua DPP PADI NTB.
Momen Penting dengan Kehadiran Tokoh Sentral
Acara serah terima SK kepengurusan yang berlangsung di kantor DPP PADI NTB ini disaksikan oleh sejumlah tokoh penting partai. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden Satu PADI, Brigjend Purnawirawan TNI Amrizar, dan Wakil Presiden PADI Dua, Amella Mustika. Turut hadir pula beberapa Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PADI yang tersebar di NTB, menunjukkan soliditas dan dukungan penuh terhadap kepengurusan tingkat provinsi yang baru.
Visi PADI: Perintis, Penerang, dan Solusi Rakyat
Dalam sambutannya yang penuh semangat, Presiden PADI, Mayjend Purn TNI Burlian Sjafei, menegaskan filosofi dan tujuan mulia partai. "PADI lahir dari semangat gotong royong dan kebersamaan," ujarnya. Ia melanjutkan, "PADI adalah perintis bukan pewaris, bijah suci yang terlahir dan menerangi." Lebih lanjut, Burlian Sjafei menekankan komitmen partai untuk tumbuh dan maju bersama rakyat, serta bertekad menjadi solusi konkret bagi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Pesan ini menggarisbawahi posisi PADI sebagai entitas politik yang berorientasi pada pembangunan dari bawah dan pelayanan langsung.
DPP PADI NTB Siap Merespons Aspirasi dan Beraksi Nyata
Menyambut amanah kepemimpinan, Ketua DPP PADI NTB, Ahsan Zainul Maikun Ahmad, menyampaikan visi dan langkah langkah strategis yang akan diambil pihaknya. "Partai PADI ini mempunyai jaringan yang luas sehingga kita akan menyerap segala aspirasi dari masyarakat," tegas Ahsan. Ia juga menegaskan bahwa PADI NTB akan senantiasa solid dan kompak dalam menjalankan tugas tugas kepartaian.
Salah satu program unggulan yang diumumkan Ahsan adalah komitmen untuk membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum secara gratis – sebuah janji yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat. "Amanat yang diberikan ini akan saya jalankan bersama kawan kawan dan siap meloloskan dalam verifikasi Kemenkumham nanti," tambahnya, menunjukkan keseriusan dalam memenuhi persyaratan sebagai partai politik yang sah.
Untuk mencapai target tersebut, kader kader PADI NTB akan bekerja keras dalam membentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan desa. Semua aspek administratif dan legal dipersiapkan dengan matang, meliputi domisili kantor dan pernyataan sewa atau pinjam pakai kantor, rekening partai, serta surat pernyataan tidak bergabung dengan partai politik lain yang akan ditandatangani di atas materai oleh setiap kader. "Semua kita siapkan dari DPP dan DPD PADI se Nusa Tenggara Barat," pungkasnya, menunjukkan kesiapan operasional yang menyeluruh.
Masa Depan PADI di NTB: Bergerak Menuju Verifikasi dan Pelayanan Rakyat
Pengukuhan ini menandai dimulainya babak baru bagi PADI di NTB untuk segera bergerak aktif di tengah masyarakat. Dengan landasan semangat kebersamaan, jaringan yang luas, dan janji pelayanan nyata, PADI NTB bertekad untuk membuktikan diri sebagai kekuatan politik yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Fokus utama saat ini adalah percepatan pembentukan struktur hingga tingkat paling bawah dan kesiapan menghadapi semua tahapan verifikasi administrasi yang ketat oleh Kementerian Hukum dan HAM, demi mendapatkan status resmi dan berpartisipasi penuh dalam kancah demokrasi Indonesia.