Pekanbaru-beritaaksiterkini.com-, Proses seleksi calon direksi PT Riau Petroleum (Perseroda) kini memasuki tahapan penting setelah panitia seleksi mengumumkan hasil verifikasi administrasi. Dari total 16 pendaftar yang mengikuti proses awal, sebanyak 13 kandidat dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Tahapan ini menjadi titik krusial dalam menentukan arah kepemimpinan perusahaan daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya di Provinsi Riau. Seiring dengan itu, berbagai kalangan mulai memberikan perhatian serius terhadap proses seleksi tersebut, termasuk dari unsur organisasi mahasiswa.
Ketua Umum BADKO HMI Riau-Kepri, Wiriyanto Aswir, menegaskan bahwa proses seleksi ini harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berintegritas tinggi. Ia mengingatkan agar seluruh tahapan tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi ruang untuk menyaring calon pemimpin terbaik yang memiliki kapasitas dan rekam jejak yang jelas.
Menurut Wiriyanto, panitia seleksi memegang peran kunci dalam menjaga marwah proses ini. Ia menilai bahwa tanggung jawab yang diemban pansel sangat besar, terutama dalam memastikan tidak adanya intervensi dari pihak manapun yang dapat mencederai prinsip objektivitas dan profesionalitas.
“Seleksi ini tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Harus ada komitmen kuat untuk melahirkan sosok direksi yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan mampu membawa perusahaan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penilaian terhadap para kandidat harus dilakukan secara objektif dengan mengedepankan sejumlah indikator utama, seperti kompetensi, pengalaman, serta integritas pribadi. Menurutnya, ketiga aspek tersebut merupakan fondasi penting dalam menentukan keberhasilan kepemimpinan di sebuah badan usaha milik daerah.
Wiriyanto juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya pendalaman rekam jejak para calon. Ia menilai bahwa proses ini tidak boleh dilakukan secara dangkal, melainkan harus menyentuh seluruh aspek, baik dari sisi profesionalitas, etika, hingga latar belakang moral kandidat.
“Posisi direksi di perusahaan strategis seperti PT Riau Petroleum tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis semata. Lebih dari itu, dibutuhkan komitmen moral yang kuat dan integritas yang tidak diragukan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam memilih direksi dapat berdampak luas, tidak hanya terhadap kinerja perusahaan, tetapi juga terhadap kepercayaan publik. Dalam konteks BUMD, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal utama yang harus dijaga dan diperkuat.
Oleh karena itu, ia meminta agar setiap kandidat benar-benar dipastikan bebas dari catatan negatif yang berpotensi menghambat jalannya perusahaan di masa depan. Seleksi yang bersih dan objektif dinilai sebagai langkah awal dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik.
Dalam pandangannya, momentum seleksi ini seharusnya dimanfaatkan sebagai titik awal pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan BUMD di Riau. Ia menilai, reformasi tata kelola harus dimulai dari proses rekrutmen yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Jika sejak awal prosesnya sudah bersih, maka ke depan akan lebih mudah membangun sistem yang sehat dan profesional. Ini menjadi fondasi penting bagi kemajuan perusahaan daerah,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Wiriyanto juga menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal seluruh tahapan seleksi hingga selesai. Ia memastikan bahwa BADKO HMI Riau-Kepri akan tetap berperan aktif sebagai bagian dari kontrol sosial guna memastikan proses berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.
Ia berharap, hasil akhir dari seleksi ini benar-benar melahirkan pemimpin yang mampu membawa PT Riau Petroleum menjadi perusahaan daerah yang profesional, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, harapan masyarakat terhadap BUMD sangat besar, sehingga tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, integritas dalam proses seleksi menjadi hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar.
Dengan semakin menguatnya perhatian publik terhadap proses ini, diharapkan panitia seleksi dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Sehingga, hasil yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kualitas dan kebutuhan perusahaan dalam menghadapi tantangan ke depan.